Mendidik Bangsa yang Abai Ruang

Oleh: Dwi Angga Oktavianto

Setiap tahun Indonesia dilanda ribuan bencana. Sepanjang 2025 (dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3444 kejadian bencana—didominasi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Tahun-tahun sebelumnya angkanya juga tak jauh berbeda. Artinya, hampir setiap hari rata-rata belasan peristiwa kebencanaan terjadi di negeri ini.

Kita hidup di atas cincin api Pasifik. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia. Risiko gempa, tsunami, dan letusan gunung api adalah realitas geografis, bukan sekedar kemungkinan spekulatif. Di sisi lain, perubahan iklim memperparah intensitas hujan ekstrem, memperluas wilayah terdampak banjir, dan meningkatkan ancaman kekeringan di sejumlah daerah.

Namun bencana bukan sekadar soal alam. Ia adalah soal ruang yang dikelola—atau gagal dikelola.

Pertanyaannya: apa jadinya jika generasi muda Indonesia tumbuh tanpa pendidikan geografi yang kuat? Jika geografi tidak menjadi mata pelajaran wajib di sekolah?

Kita mungkin sedang mendidik bangsa yang abai ruang.

Bencana yang Berulang, Kesadaran yang Tertinggal

Data BNPB menunjukkan tren dominasi bencana hidrometeorologi dalam satu dekade terakhir. Banjir konsisten menjadi kejadian terbanyak, disusul cuaca ekstrem dan longsor. Korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan infrastruktur terus berulang.

Tetapi banjir bukan sekadar hujan. Ia adalah hasil interaksi antara curah hujan, tata guna lahan, kapasitas drainase, dan ekspansi permukiman. Longsor bukan hanya lereng curam, melainkan kombinasi deforestasi, aktivitas tambang, dan lemahnya pengawasan ruang.

Tanpa geografi, siswa hanya melihat bencana sebagai peristiwa. Dengan geografi, mereka belajar membaca pola: di mana risiko terkonsentrasi, mengapa wilayah tertentu lebih rentan, dan bagaimana kebijakan ruang dapat mengurangi atau justru memperbesar ancaman.

Menghapus geografi dari status wajib berarti memutus rantai literasi spasial yang justru paling dibutuhkan negeri rawan bencana seperti Indonesia.

Ketimpangan yang Mengakar dalam Peta

Masalah Indonesia bukan hanya risiko alam, tetapi juga ketimpangan wilayah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari separuh Produk Domestik Bruto nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa—sekitar 57–58 persen dalam beberapa tahun terakhir. Sementara kawasan luar Jawa yang luasnya jauh lebih besar harus berbagi sisa kurang dari separuh kontribusi ekonomi nasional.

Pulau Jawa, dengan luas hanya sekitar 7 persen dari total daratan Indonesia, menampung lebih dari 55 persen populasi dan menghasilkan mayoritas output ekonomi. Di luar Jawa, banyak provinsi masih bergantung pada sektor primer dan menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Ketimpangan ini bukan sekadar angka ekonomi. Ia adalah struktur ruang pembangunan yang terbentuk selama puluhan tahun.

Tanpa geografi, ketimpangan dibaca sebagai statistik. Dengan geografi, ketimpangan dipahami sebagai relasi pusat–pinggiran, konsentrasi infrastruktur, pola jaringan transportasi, dan akses terhadap sumber daya.

Jika geografi tidak lagi wajib, siapa yang akan membekali generasi muda untuk memahami akar spasial dari ketimpangan tersebut?

Ibu Kota Baru, Lanskap Baru

Pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Luas kawasan pengembangan IKN dirancang mencapai sekitar 256.000 hektare, dengan kawasan inti pemerintahan sekitar 6.000 hektare. Proyek ini dimaksudkan untuk mengurangi beban Jakarta sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

Namun memindahkan ibu kota bukan sekadar membangun gedung. Ia adalah intervensi besar terhadap ekosistem hutan tropis, sistem hidrologi, pola migrasi penduduk, dan ekonomi regional.

Kalimantan adalah salah satu paru-paru Indonesia. Deforestasi dalam beberapa dekade terakhir telah mengurangi tutupan hutan secara signifikan. Pembangunan skala besar, jika tidak direncanakan secara hati-hati, berpotensi menambah tekanan ekologis.

Tanpa pendidikan geografi, IKN mudah dipahami sebagai simbol kemajuan. Dengan geografi, ia dibaca sebagai proyek spasial kompleks yang memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap lingkungan dan struktur wilayah.

Geografi mengajarkan bahwa setiap keputusan pembangunan selalu memiliki dimensi ruang—dan setiap ruang memiliki daya dukung terbatas.

Dunia yang Semakin Spasial

Di tengah globalisasi, isu-isu besar dunia justru semakin bersifat geografis: perubahan iklim, migrasi internasional, konflik sumber daya, krisis pangan, hingga geopolitik energi.

Pemikir pendidikan geografi seperti David Lambert, bersama Michael Solem dan Sirpa Tani, menegaskan bahwa geografi memberi akses pada powerful knowledge—pengetahuan yang memungkinkan siswa memahami dunia secara sistemik, bukan sekadar fragmentaris.

Dalam kerangka capabilities approach yang dipopulerkan Amartya Sen dan Martha Nussbaum, pendidikan seharusnya memperluas kemampuan manusia untuk menilai dan memilih secara reflektif. Geografi, dalam konteks ini, memperluas kemampuan memahami relasi manusia–lingkungan dan konsekuensi spasial kebijakan publik.

Ironis jika pada saat dunia makin kompleks secara geografis, kita justru mempertimbangkan untuk melemahkan pendidikan geografis.

Pendidikan untuk Pasar atau untuk Keberlanjutan?

Argumen pengurangan mata pelajaran biasanya didasarkan pada efisiensi dan relevansi pasar kerja. Sekolah didorong mencetak lulusan yang siap pakai, adaptif, dan produktif secara ekonomi.

Tetapi apakah keberlanjutan bangsa hanya diukur dari produktivitas?

Negeri rawan bencana, dengan ketimpangan wilayah yang nyata, dan proyek pembangunan skala raksasa, membutuhkan warga negara yang mampu membaca ruang secara kritis. Warga yang memahami bahwa reklamasi, ekspansi tambang, atau pembangunan jalan tol bukan sekadar proyek fisik, melainkan transformasi ruang hidup.

Tanpa geografi, literasi spasial akan menjadi privilese segelintir orang—mereka yang menempuh pendidikan tinggi tertentu. Sementara mayoritas warga tumbuh tanpa perangkat konseptual untuk memahami ruang yang mereka huni.

Itu risiko besar bagi demokrasi.

Pilihan yang Tidak Netral

Menghapus geografi dari kewajiban bukan keputusan netral. Ia adalah pernyataan tentang apa yang dianggap penting dalam pendidikan.

Jika bangsa kepulauan terbesar di dunia tidak lagi menjadikan geografi sebagai fondasi, kita sedang mengirim pesan bahwa memahami ruang bukan prioritas.

Padahal masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana ia mengelola ruangnya: ruang hutan, ruang laut, ruang kota, ruang pertanian, dan ruang hidup generasi mendatang.

Bangsa yang buta ruang mungkin tetap bisa tumbuh secara ekonomi. Tetapi ia akan rapuh secara ekologis dan timpang secara sosial.

Pertanyaannya bukan sekadar apakah geografi masih relevan.
Pertanyaannya: beranikah kita membesarkan generasi yang tidak diajarkan membaca peta masa depannya sendiri?